PENGURUS WILAYAH PPTI ACEH DILANTIK

 

Jakarta,  20 Maret 2019.

Program Penanggulangan Tuberkulosis dilakukan melalui dua tataran, yaitu tataran komunitas dan tataran pelayanan kesehatan. Pada tataran komunitas antara lain yang dilakukan oleh PPTI yaitu penyuluhan yang pada akhirnya untuk menemukan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC sampai tuntas. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para kader pada tingkat akar rumput, yaitu RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Hal itu disampaikan Ny. Raisis Arifin Panigoro, Ketua Umum BPP-PPTI ketika melantik Pengurus Wilayah PPTI Aceh tanggal 6 Maret 2019 di Banda Aceh.

Pengurus yang dilantik antara lain, Ketua Badan Kehormatan, Ir. Nova Iriansyah, MT, Ketua Badan Pengawas, Dr. dr. Azharuddin Sp.OT.K. Spine dan Ketua Badan Pengurus, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT.  selengkapnya klik di sini.

Ny. Raisis menegaskan, PPTI tidak memiliki kader TBC, tetapi PPTI melatih dan membekali para kader PKK dengan pengetahuan tentang Tuberkulosis termasuk penyakit lain yang berkaitan, yaitu TBC kebal obat, TBC-HIV, TBC-Diabetes Mellitus dan juga yang berkaitan dengan kebiasaan buruk merokok.

Selain kegiatan menyuluh, kader diharapkan dapat mengenali orang yang terduga TBC, kemudian merujuknya ke Puskesmas untuk diperiksa dahaknya dalam rangka menegakkan diagnosa, dan apabila yang bersangkutan benar TBC, kader berperan sebagai pendamping pengobatan sampai tuntas.

Hal itu dilakukan, karena pengobatan TBC cukup lama yaitu enam bulan dan tidak boleh terputus, sedangkan efek samping Obat Anti TBC (OAT) cukup berat. Selain itu, biasanya setelah minum obat, pada 2 minggu pertama pasien merasa jauh lebih enak, “merasa sudah sembuh”, sehingga “malas” melanjutkan minum obat.

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, PPTI dapat berkontribusi kepada Dinas-dinas kesehatan dalam mencapai target atas indikator nasional, yaitu  :

  1. CDR ( Case Detection Rate ) atau Angka Penemuan Kasus yang diperoleh dari rujukan orang terduga TBC ke Puskesmas. CDR harus tercapai minimal 70%.
  2. SR ( Success Rate ) atau Angka Keberhasilan Pengobatan yang diperoleh dari tuntasnya pengobatan pasien TBC yang didampingi oleh kader. SR harus tercapai minimal 85%, atau bahkan 90%.
  3. CNR ( Case Notification Rate ) atau Angka semua kasus TBC yang setiap tahun harus meningkat 5%.

Selain itu, angka DO (Drop Out) atau  lost to follow up (angka putus obat) harus dibawah 10% dari jumlah pasien yang diobati.

Menurut Ketua Umum BPP-PPTI, dengan adanya keberadaan kader, angka DO seharusnya dapat ditekan hingga 0%. Hal ini disebabkan pasien yang DO berpotensi menjadi pasien TBC kebal obat dengan risiko yang lebih berat, baik dari sisi waktu pengobatannya lebih lama  yaitu 18 – 24 bulan, efek samping obat yang lebih berat, dan harga obat yang sepuluh kali lipat dibanding OAT biasa. Yang ditularkan pun adalah kuman yang kebal obat juga.

Sedangkan, untuk kegiatan pada tataran pelayanan kesehatan dilakukan oleh jajaran Kemenkes sampai dengan tingkat Puskesmas dan pelayanan kesehatan swasta lainnya.

Berita ini disiarkan oleh BPP-PPTI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-7397494  atau alamat e-mail PPTI : ppti66@yahoo.com

Badan Pengurus Pusat PPTI

Drg. Mariani Reksoprodjo

Sekretaris Umum

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *